Sejauh ini profesi Psikolog di Indonesia masih banyak berperan di lingkup pendidikan, perusahaan, klinik, dan rumah sakit. Dalam bidang-bidang ini, psikolog menerapkan keilmuannya secara murni dalam arti tidak atau sedikit bersentuhan dengan bidang kelimuan lain. Bukan berarti psikologi adalah ilmu yang kaku dan tidak dapat berjalan bersisian dengan bidang ilmu lain. Psikologi dapat dan bahkan perlu melibatkan diri dalam bidang keilmuan lainnya. Tujuannya agar psikologi menjadi lebih berkembang serta memiliki sudut pandang yang lebih luas dalam misinya sebagai profesi yang ingin membantu berbagai kalangan (klien).

Salah satu bidang yang memberi peluang bagi psikologi untuk mengaplikasikan keilmuannya adalah bidang hukum. Psikologi sudah memasuki dunia hukum sejak tahun 1960-an khususnya untuk melakukan seleksi dan penempatan staf kepolisian dan pihak-pihak lain yang bekerja di institusi peradilan. Namun kontribusinya baru mulai terlihat beberapa tahun belakangan ini setelah banyak berperan sebagai saksi ahli yang memberikan keterangan psikologis dalam kasus-kasus yang dianggap sulit untuk dibuktikan secara fisik. Contohnya kasus pelecehan seksual dan kasus pemerkosaan atau kekerasan lain yang sudah lama berlalu sehingga tidak lagi ditemukan buktinya secara fisik.

Peran psikolog dalam proses hukum sebenarnya tidak terbatas sebagai saksi ahli atau melaksanakan tes-tes psikologis untuk seleksi dan penempatan. Berikut ini adalah peranan lain yang dapat dilakukan psikolog dalam proses hukum, yaitu:

  1. Membantu penyelidikan polisi dalam bentuk melakukan otopsi psikologis pada seseorang yang sudah meninggal dunia untuk melihat kemungkinan ia bunuh diri, kecelakaan, atau dibunuh; dan criminal profiling, atau pembuatan profil mengenai ciri-ciri psikologis pelaku kejahatan sehingga polisi dapat menelusuri orang-orang yang mungkin melakukan kejahatan tersebut.
  2. Membantu menangani narapidana seperti memberikan konseling atau penanganan lain yang tepat.
  3. Mendampingi korban selama menjalani proses hukum.
  4. Memberikan sumbangan berupa ide atau pemikiran yang berguna untuk advokasi kebijakan. Dalam hal ini psikolog dapat juga menjalankan peran sebagai policy evaluator yaitu mengevaluasi kebijakan yang sudah ada.

Namun demikian, perlu diketahui bahwa sampai dengan saat ini fungsi psikolog dalam proses hukum masih terbatas karena beberapa kondisi. Pertama, belum ada peraturan baku secara khusus mengenai peran psikolog dalam bidang hukum. Peran saksi ahli psikologis sendiri masih amat tergantung pada pihak-pihak kepolisian, pengacara, lembaga bantuan hukum, dan pengadilan itu sendiri. Bahkan masih ada pihak-pihak penegak hukum yang menganggap peranan psikolog dalam bidang hukum tidak diperlukan.

Kedua, ada perbedaan-perbedaan antara psikologi dan hukum. Perbedaan yang mencolok adalah sudut pandang psikologi yang bersifat intersubjektif dengan sudut pandang hukum yang selalu mencari bukti yang bersifat tegas. Intersubjektif di sini maksudnya berusaha memandang suatu kasus secara menyeluruh dan mengutamakan dinamika penghayatan psikologis klien yang sangat mungkin berbeda antara satu klien dengan klien lainnya. Hal ini terasa dari perbedaan penggunaan bahasa yang digunakan psikolog dan ahli hukum. Namun perbedaan ini diharapkan tidak menjadi hambatan melainkan dapat dicari jalan keluarnya. Saksi ahli psikologis hendaknya mampu menyesuaikan diri dengan ’gaya’ berbahasa para ahli hukum yang bersifat tegas dan argumentatif dengan dasar fakta yang kuat.

Sementara itu, ada pula kondisi-kondisi lain dari sisi psikologi sendiri yang membatasi peran psikologi di bidang hukum. Harus diakui bahwa peranan advokasi profesi psikolog dalam bidang hukum masih belum memadai. Psikolog diharapkan dapat lebih memperkenalkan peran profesi psikolog dalam proses hukum kepada berbagai jejaring dengan tujuan menguatkan peranan psikolog dalam proses hukum. Penguasaan keilmuan psikologi yang mungkin masih terbatas dari psikolog itu sendiri juga dikeluhkan telah menghambat psikolog  dalam menjalankan perannya secara optimal. Kritik ini hendaknya dapat memotivasi psikolog untuk dapat terus membekali diri dengan pemahaman teoretis dan pengalaman praktis sebelum berperan di bidang hukum.

Siapakah yang dimaksud dengan saksi ahli psikologis?

Seseorang yang berdasarkan latar belakang pendidikan dan pelatihan di bidang psikologi serta pengalamannya sebagai psikolog dapat membantu proses peradilan dengan memberikan pandangan, penilaian, ataupun melakukan pemeriksaan psikologis. Seorang psikolog dapat diminta berperan sebagai saksi ahli baik oleh pihak korban atau pelaku (biasanya melalui pengacara/pendamping hukum) maupun secara langsung oleh kepolisian, kejaksaan, atau pengadilan. Dalam menjalankan perannya, saksi ahli psikologis terikat dengan kode etik profesi psikolog dan kaidah-kaidah dalam proses hukum.

Apa saja peranan psikolog sebagai saksi ahli dalam proses hukum?

  1. Melakukan pemeriksaan psikologis terhadap suatu kasus dan dimintai keterangan atas kasus tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis tersebut.
  2. Memberikan bantuan kepada pengacara atau pendamping hukum di luar proses peradilan dengan tujuan untuk memahami kasus yang dialami oleh klien mereka atau untuk lebih memahami kondisi psikologis klien mereka.
  3. Memberikan keterangan teoretis dari sudut pandang psikologi mengenai suatu kasus.Misalnya sejauh mana keterangan saksi mata dapat dipercaya, bagaimana dampak kekerasan secara terhadap korban, dan sebagainya. Dalam hal ini psikolog tidak melakukan pemeriksaan terhadap korban atau saksi atau pelaku.
  4. Memberikan nasihat ahli di luar persidangan berupa opini atau hasil penelitian. Nasihat ahli tersebut dapat diberikan kepada majelis hakim atau instansi peradilan pada umumnya (misalnya Mahkamah Agung), tersangka atau yang mewakilinya, demikian pula korban atau yang mewakilinya.
  5. Sebagai hakim ad-hoc, yakni para psikolog profesional yang karena keahliannya diminta bertugas sebagai hakim anggota dalam majelis hakim yang menyidangkan kasus tertentu.

Apa sajakah kewajiban saksi ahli psikologis?

  1. Membekali diri dengan pengetahuan teoretis dan pengalaman praktis yang memadai. Dalam hal ini, psikolog juga diharapkan memiliki sikap terbuka mempelajari berbagai hal di luar psikologi sehingga dapat membantunya dalam menjalankan peran sebagai saksi ahli secara optimal.
  2. Mengumpulkan data selengkap mungkin mengenai kasus yang ditangani agar memiliki pemahaman yang memadai untuk dapat memberikan keterangan atau pandangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
  3. Bilamana perlu melakukan pemeriksaan psikologis, maka saksi ahli psikologis wajib melakukannya dengan cara-cara dan metode yang dapat dipertanggungjawabkan secara profesional.
  4. Mengenali lingkup kompetensi dan batasan keahliannya untuk menerima peran saksi ahli pada kasus-kasus yang memang sesuai dengan kualifikasi yang dimiliki berdasarkan hasil pendidikan, pelatihan, dan pengalamannya.
  5. Bersikap netral dan objektif. Saksi ahli psikologis tidak dapat memberikan dukungan kepada pihak korban atau pelaku. Hal ini mungkin akan lebih mudah bila lembaga peradilan yang memintanya menjadi saksi ahli. Sebaliknya, posisi saksi ahli psikologis menjadi lebih sulit ketika pihak korban atau pelaku yang memintanya berperan sebagai saksi ahli. Dalam hal ini, saksi ahli psikologis tetap wajib memberikan keterangan atau pandangan sesuai dengan kaidah-kaidah psikologi dan hasil pemeriksaan psikologis yang sebenar-benarnya. Jika memang hasil pemeriksaan psikologis dapat memberatkan pihak klien yang memintanya, psikolog dapat menolak atau mengundurkan diri menjadi saksi ahli.
  6. Memiliki integritas moral untuk tidak terjebak dalam dilema kepentingan berbagai pihak yang terlibat dalam proses hukum.
  7. Melakukan kolaborasi dengan pihak-pihak lain seperti pihak pendamping, pengacara, atau penegak hukum. Selama ini peraturan mengenai kewajiban melakukan kolaborasi tersebut belum diterapkan dengan baku. Padahal ada informasi-informasi penting mengenai klien yang kadang tercecer karena belum ada mekanisme standar mengenai kolaborasi ini.
  8. Memahami sistem hukum pidana dan sipil (perdata).
  9. Menaati dan melaksanakan kode etik profesi sebagai seorang psikolog.
  10. Menaati dan melaksanakan peraturan hukum seperti memenuhi panggilan menjadi saksi ahli dalam proses hukum dan memberi keterangan yang sebenar-benarnya sesuai fakta dan sudut pandang keilmuan psikologi dan mengikuti prosedur peradilan.

Apa sajakah hak saksi ahli psikologis?

Berikut adalah hak-hak saksi ahli psikologis. Perlu diketahui bahwa hak-hak ini belum sepenuhnya terpenuhi karena keterbatasan dalam sistem hukum dan profesi psikolog itu sendiri. Tidak ada pihak yang benar-benar dapat menjamin terpenuhinya hak-hak di bawah ini, terutama hak-hak yang berkaitan dengan sistem hukum.

  1. Mendapatkan perlindungan dalam keseluruhan proses, mulai dari pemeriksaan psikologis sampai ketika menjadi saksi ahli dalam pengadilan.
  2. Mendapatkan perlindungan dari lembaga tempat psikolog bernaung serta dari ikatan profesi seperti HIMPSI (Himpunan Psikolog Indonesia) dan APSIFOR (Asosiasi Psikolog Forensik). Namun sampai saat ini hanya perlindungan dari lembaga yang paling mungkin diterima oleh saksi ahli psikologis. Dalam HIMPSI belum ada bagian khusus yang mengatur hal ini.
  3. Mendapatkan pembekalan dari lembaga, dalam bentuk pelatihan, diskusi internal antara rekan-rekan psikolog, atau simulasi proses pengadilan sebelum menjadi saksi ahli dalam pengadilan.
  4. Menentukan prosedur pemeriksaan psikologis secara fleksibel dan kreatif, dengan tujuan untuk menggali data secara optimal yang bertujuan untuk menguatkan kesaksian, namun tetap berada dalam tatanan kode etik profesi.
  5. Mendapatkan penghargaan materi yang sepantasnya. Pihak yang mungkin memberikan penghargaan materiil berupa bayaran uang adalah lembaga tempat psikolog bekerja atau langsung dari pihak klien. Jika psikolog bekerja untuk lembaga maka ia tidak diperkenankan menerima pembayaran langsung dari pihak klien. Jika psikolog bekerja mandiri dalam arti tidak terikat pada suatu lembaga, ia berhak menerima pembayaran dari klien. Penghargaan materi yang diterima saksi ahli psikologis baik dari lembaga maupun klien tidak boleh bergantung pada sejauh mana hasil keputusan pengadilan memuaskan atau tidak memuaskan klien. Saksi ahli psikologis dianjurkan untuk tidak menerima penghargaan tambahan dalam bentuk apapun yang diberikan karena hasil keputusan memuaskan klien.
  6. Mendapatkan jaminan kerahasiaan data pribadinya atau menyarankan hal terbaik bagi klien jika temuan pemeriksaan psikologis menyatakan bahwa suatu kasus tidak atau belum siap diproses secara hukum.

Apa saja yang dapat dilakukan lembaga-lembaga untuk dapat mewujudkan hak keselamatan bagi saksi ahli psikologis?

Sejauh ini belum ada sistem yang baku dan memadai untuk melindungi saksi ahli psikologis. Namun kurang lebih hal-hal berikut ini dapat dilakukan lembaga agar setidaknya dapat menghindarkan psikolog dari masalah-masalah etis:

  1. Memberikan pembekalan sebelum psikolog berperan sebagai saksi ahli psikologis, seperti pelatihan, diskusi, dan simulasi pengadilan
  2. Menyediakan rekan sejawat untuk menemani psikolog ketika menjadi saksi ahli di pengadilan,
  3. Memberlakukan prosedur baku dalam proses pemeriksaan psikologis seperti melakukan pemeriksaan psikologis minimal dalam 4 kali pertemuan, pemeriksaan dilaksanakan di lembaga tempat psikolog bernaung, pemeriksaan hanya dilaksanakan jika klien telah menyetujui aturan-aturan dalam pemeriksaan psikologis, permintaan surat pengantar dari lembaga yang merujuk klien, dan Surat Keterangan Ahli (SKA) diberikan langsung ke lembaga perujuk.

Selain lembaga tempat psikolog bekerja dan HIMPSI, adakah lembaga lain yang menyediakan perlindungan bagi saksi ahli psikologis?

Tidak. Sebenarnya ada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai perwujudan UU Perlindungan Saksi dan Korban. Namun lembaga ini tidak memberikan perlindungan terhadap saksi ahli karena memang saksi ahli tidak dilindungi oleh Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam KUHAP, Ahli tidak disebut sebagai Saksi.

Apakah modal perlindungan psikologis yang perlu dibangun dari dalam diri psikolog yang akan menjadi saksi ahli psikologis?

Ketahanan dalam diri sendiri. Saksi ahli psikologis hendaknya mempersiapkan diri dengan mengetahui tujuan peranan saksi ahli psikologis itu sendiri, memahami kasus secara menyeluruh, serta menyadari risiko-risiko yang akan dihadapi ketika menjadi seorang saksi ahli psikologis. Dengan persiapan ini diharapkan ketahanan diri meningkat untuk memberikan perlindungan mental terhadap proses hukum yang dihadapi psikolog sebagai saksi ahli.

Apakah saksi ahli psikologis dapat digugat atas kesaksiannya?

Kesaksian seorang saksi ahli psikologis tidak dapat digugat karena keterangan ahli hanya merupakan salah satu pendukung bukti dan saksi fakta. Namun keterangan saksi ahli psikologis dapat dipertanyakan atau diragukan baik oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan maupun oleh pengamat persidangan seperti masyarakat umum atau masyarakat profesi. Bila pihak ”lawan” keberatan dengan kesaksian, maka pihak ”lawan” dapat mengajukan saksi ahli lain atau meminta pengadilan menghadirkan saksi ahli lain. Maka ketika menjadi saksi ahli psikologis, penting sekali agar psikolog mampu memberikan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan landasan teori, hasil penelitian, ataupun hasil pemeriksaan psikologis.

Bagaimana alur proses hukum yang dialami sebagai saksi ahli psikologis khususnya yang berperan memberikan keterangan ahli berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis?

  1. Klien akan datang berdasarkan rujukan atau keinginannya sendiri untuk melakukan proses pemeriksaan psikologis dalam rangka mendapatkan Surat Keterangan Ahli (SKA).
  2. Bila SKA telah terbentuk, maka SKA dikirimkan ke pihak perujuk, misalnya lembaga bantuan hukum terkait.
  3. Jika berkas dianggap lengkap oleh pihak Kepolisian, maka saksi ahli psikologis akan dipanggil untuk menyampaikan keterangan dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan).
  4. Bila bukti-bukti dianggap cukup sehingga kasus dilimpahkan ke pengadilan, maka psikolog akan dipanggil ke pengadilan untuk memberikan kesaksiannya mengenai klien.

*Artikel 1 dari 4 bagian. Artikel lanjutan: Pemeriksaan Psikologis

Dikutip dari buku: PSIKOLOG DALAM PROSES HUKUM: Sebuah Panduan Praktis Bagi Para Psikolog untuk Berperan dalam Proses Hukum. Terbitan Yayasan Pulih.

Penulis: Gisella Pratiwi

Narasumber :

  • Nirmala Ika Kusumaningrum, M.Psi
  • Vitria Lazzarini, M.Psi, Psi
  • Reneta Kristiani, M.Psi, Psi
  • Anita Kristiana, M.Psi, Psi
  • Maharani Ardi Putri, M.Psi, Psi
  • Indah Sulistyorini M.Psi,Psi
  • Ester Lianawati, M.Si, Psi
  • Kristi Poerwandari, M.Hum, Psi